Langsung ke konten utama

Makalah Administrasi Pembangunan





KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah, Makalah ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Administrasi Pembangunan di tahun ajaran 2016. Dengan membuat tugas ini kami diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang Administrasi Pembangunan.

Kami sadar, sebagai seorang mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran, penulisan makalah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan makalah ilmiah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Harapan kami, semoga makalah yang sederhana ini, dapat memberi manfaat tersendiri bagi teman-teman sekalian.




Pekanbaru, Oktober 2016



Penyusun




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................................................
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………..

BAB I PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang………………………………………………………………………….
1.2  Tujuan……………………………………………………………………………….….
BAB II PEMBAHASAN
A.    Pengertian Administrasi Pembangunan………………………………………………...
B.     Ciri-ciri Administrasi Pembangunan……………………………………………….…..
C.     Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan……………………………………….…..
D.    Fungsi Administrasi Pembangunan…………………………………………………….
BAB III PENUTUP
            Kesimpulan…………………………………………………………………………………
            Saran………………………………………………………………………………………..


DAFTAR PUSTAKA



BAB I
PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Administrasi pembangunan lahir sebagai pemikiran sempalan ilmu administrasi negarasetengah dasa warsalalu. Suatu pemikiran mengenai pembangunan agar dapatlebih efektif melaksanakan kebijaksanaan – kebijaksanaandan program– program bagi pencapaian tujuanpembangunan. Selama masa tersebut, sudah berkembang berbagai alur pemikiran bahkanparadigma dalam administrasi pembangunan. Dalam pembangunan suatu negeri,pembangunannasional meliputi berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,yang pada hakikatnyaadalah hasil kegiatan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, administrasipembangunan terutamadalam studi kebijaksanaan,memanfaatkan berbagai bidangilmu yang lain,misalnya ilmu ekonomi dalam leveraging change through the market (mendorong perubahanmelalui pemanfaatan mekanisme pasar) dan ilmu sosiologi dalam empowering the poor(pemberdayaan yang kurangberdaya).Dengan demikian, administrasi pembangunan adalah suatuadministrasi bagi usaha pembangunan socialekonomi yang bersifat dinamis dan inovatf dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi umber daya untuk kegiatanpembangunan. Secara lebihspesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskankebijaksanaan – kebijaksanaan dan program – program pembangunan (ke arahmodernisasi,pembangunan bangsa atau pembangunan social ekonomi), dan melaksanakannyasecara efektif dengan pendekatan yang multi disiplin.





1.2              Tujuan

A.    Mengetahui Pengertian Administrasi Pembangunan
B.     Mengetahui Ciri-ciri Administrasi Pembangunan
C.     Mengetahui Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan
D.    Mengetahui Fungsi-fungsi Administrasi Pembangunan
















BAB II
PEMBAHASAN

A.    Pengertian Administrasi Pembangunan
Sisi pertama dari administrasi pembangunan adalah administrasi dari atau bagi pembangunan (administration of development). Banyak cara pendekatan untuk mengkaji administrasi. Bisa dari segi komponennya, kegiatannya maupun prosesnya. Bisa juga menggunakan pendekatan yang relatif baru berkembang yaitu kebijaksanaan publik, seperti yang telah diuraikan di atas. Namun, untuk dasar pemahaman dapat digunakan pendekatan Waldo (1992), bahwa kalau kita cerminkan administrasi untuk mencari wujudnya, maka ditemukan dua aspek, yaitu manajemen dan organisasi, sedangkan manajemen adalah fisiologinya. Organisasi biasanya digambarkan sebagai wujud statis dan mengikuti pola tertentu, sedangkan manajemen adalah dinamis dan menunjukkan gerakan atau proses. Keduanya dapat digunakan untuk analisis administrasi.
Untuk membahas administrasi bagi pembangunan, Lebih tepat digunakan pendekatan manajemen. Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan Bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan. Studi mengenai manajemen telah banyak mengilhami perkembangan. Namun teori pokoknya tidak berubah, bahwa yaitu sekurang-kurangnya ada tiga kegiatan besar yang dilakukan oleh manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi manajemen pada sistem administrasi mana pun, baik di negara yang sedang membangun maupun di negara maju, sama saja, yang berbeda adalah penekanannya. Teknik atau metode penyelenggaraannya juga dapat berbeda tergantung pada pengaruh berbagai faktor, seperti system politik, latar belakang budaya, atau tingkat penguasaan teknologi.
Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas, seperti juga administrasi pembangunan adalah administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata (district), yakni: (1) perencanaan, (2) pengerahan (mobilisasi) sumber daya, (3) pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat, (4) penganggaran, (5) pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah, (6) koordinasi, (7) pemantauan dan evaluasi dan (8) pengawasan. Di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut berbagai fungsi tersebut, dan dilengkapi dengan (9) peran informasi yang amat penting sebagai instrumen atau perangkat bagi manajemen.
Administrasi pembangunan mencangkup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).
Ada beberapa pengertian administrasi pembangunan menurut para ahli. Hiram S. Phillips mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai rather than the traditional term of public administration to indicate the need for a dynamic process designed particularly to meet requirements of social and economic changes.[1] Pernyataan ini diartikan sebagai lebih baik dari pada masa tradisional administrasi publik untuk menunjukkan kebutuhan untuk suatu proses dinamis yang didesain secara khusus untuk mendapatkan syarat perubahan sosial dan ekonomi.
Paul Meadows mendefinisikan administrasi pembangunan sebagai development administration can be regarded as the public management of economic and social change in term of deliberate public policy. The development administrator is concerned with guiding change.[2] Pernyataan ini diartikan sebagai administrasi pembangunan dapat dipandang sebagai manajemen publik perubahan ekonomi dan sosial yang disengaja dalam masa kebijakan publik. Administrator pembangunan dapat memfokuskan pada perubahan terarah.


B.     Ciri-ciri Administrasi Pembangunan


Ada beberapa ciri administrasi pembangunan menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz. Pertama, adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administrasi bagi perubahan – perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Keadaan yang lebih baik ini bagi negara – negara baru berkembang dinyatakan dengan usaha ke arah modernisasi, atau pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi. Di dalam administrasi pembangunan, diberikan uraian mengenai saling kait – berkaitnya administrasi dengan aspek – aspek  pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lain – lain. Kedua, adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah  sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktek administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan. Ketiga, perkembangan, baik dalam ilmu maupun pelaksanaan perencana pembangunan terdapat orientasi yang semakin besar memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya akan lebih banyak memperhatikan aspek administrasi dalam aspek pembangunannya. Keempat, administrasi pembangunan masih berdasarkan pada prinsip – prinsip administrasi negara. Namun, administrasi pembangunan memiliki ciri – ciri yang lebih maju daripada administrasi negara.
Sondang P. Siagian juga merumuskan ciri – ciri administrasi pembangunan. Pertama, Administasi pembangunan lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda – beda, terutama bagi lingkungan  masyarakat negara – negara baru berkembang. Kedua, administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan – tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan, administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan – tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan – tujuan sosial, ekonomi, dan lain – lain yang dirumuskan kebijaksanaannya dalam proses politik. Ketiga, administrasi pembangunan berorientasi kepada usaha – usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan atau berorientasi masa depan. Keempat, administrasi pembangunan lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas – tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan  lebih bersikap sebagai ”development agent”, yakni  kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan – kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif, serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen – instrumen bagi pencapaian tujuan – tujuan pembangunan. Kelima, administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan – tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain – lain. Keenam, dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur pemerintah juga bisa menjadi pergerak perubahan. Ketujuh, administrasi pembangunan lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur ini disebut mission driven.


C.    Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan
(1)  development of administration. Penyusunan kebijakan penyempurnaan Administrasi Negara, meliputi:: Kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, Administrasi fungsional: (kepegawaian, keuangan, sarana-sarana lain dan perlembagaan dalam arti sempit)
(2)  administration of Development, Proses perumusan kebijakan pembangunan, biasanya dalam bentuk rencana pembangunan. Pelaksanaannya secara efektif.
Kedua ruang lingkup tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan kebijakan. Proses perumusan kebijakan masuk ke dalam ranah administrasi negara sedangkan substansinya bisa berasal dari ilmu lain (politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya). Formulasi kebijakan bisa saja merupakan proses politik maupun proses administrasi. Kebijakan yang sudah diambil, perlu ada partisipasi masyarakat.  Di akhir dari dua ruang lingkup tadi adalah tercapainya perubahan suatu negara ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, pembangunan sosial ekonomi.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Administrasi Pembangunan menggunakan dua sisi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua sisi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan social.

D.    Fungsi Administrasi Pembangunan

Pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut the development of administration (pembangunan administrasi), yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “Administrative Reform” (reformasi admnistrasi).
Kedua, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut  the development administration (Administrasi untuk pembangunan). Administrasi untuk pembangunan (the development administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan, (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.
Ketiga, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.
Seperti yang diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang cocok diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberikan perhatian terhadap lingkungan yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang, misalnya lingkungan politik, lingkungan ekonomi, geografi, dan budaya. Pengaruh budaya (nilai-nilai) dalam administrasi publik di negara-negara berkembang memunculkan prismatic society. Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral  terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong  perubahan-perubahan ke arah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi mada depan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib, efisien pada masing-masing unit pemerintahan.


















BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
            Administrasi Pembangunan adalah proses penggiringan suatu organisasi untuk mencapai prestasi puncak suatu tujuan pembangunan, ini merupakan pelaksanaan dan wadah administrasi dalam mengintegrasikan kemudahan pencapaian objek bangunan  (Edward Weidner). Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Saran
            Mungkin inilah yang dapat kami wacanakan pada penulisan tugas  ini. meskipun penulisan ini jauh dari sempurna minimal kita dapat  mengimplementasikan tulisan ini. Masih banyak kesalahan dari penulis, dan penulispun juga butuh saran / kritikan agar bisa menjadi motivasi untuk kedepannya.








Komentar

Postingan populer dari blog ini

Soal-soal Dasar Ilmu Kependudukan

PERTUMBUHAN PENDUDUK DUNIA DAN TEORI TEORI KEPENDUDUKAN 1.       Sebutkan sebab-sebab   penurunan mortalitas pada adab ke 18 dan 19,kecuali…………. A.     Perbaikan di bidang pertanian,menyebabkan peningkatan produksi pangan dan perbaikan gizi B.      Perbaikan dibidang transportasi,menyebabkan distribusi pangan dan barang menjadi lebih       mudah C.      Industrialisasi,perkembangan sistem pabrik berarti makin banyak barang industri sebab     meninkatkannya pertanian dan transportasi D.     Menurunnya mortalitas,menyebabkan keterpencilan penyebaran beberapa macam penyakit kecil seperti cacar,kolera 2.       Pada abad ke berapakah pertumbuhan penduduk afrika   yang di hambat oleh tingginya mortalitas dan perdagangan budak oleh bangsa amerika dan lautan hindia………………… A.     Abad 19                             B.      Abad 20 C.      Abad 21 D.     Abad 22 3.       Maltus mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan yait

Makalah Ilmu Kesehatan Masyarakat

DAFTAR ISI Kata Pengantar                          Daftar Isi         BAB I PENDAHULUAN     1.1   Latar Belakang            1.2   Rumusan Masalah       1.3   Tujuan Penulisan         BAB II PEMBAHASAN 1.       Kesehatan Lingkungan a.        Pengertian Kesehatan Lingkungan b.       Tujuan Kesehatan Lingkungan c.        Ruang Lingkup Kesehatan Lingkungan 2.       Promosi Kesehatan a.        Pengertian Promosi Kesehatan b.       Peran Promosi Kesehatan dalam Kesehatan 3.       Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) a.        Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja b.       Fungsi Keselamatan dan Kesehatan Kerja            4.       Manajemen Kesehatan a.        Pengertian Manajemen Kesehatan b.       Manajemen Puskesmas c.        Manajemen Rumah Sakit 5.       Gizi a.        Pengertian Gizi 6.       Kesehatan Reproduksi a.        Pengertian Kesehatan Reproduksi b.       Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi 7.       Epidemiologi a.